Secretariat

Organization Structure

Members

Objective

Secretariat RAN-GRK will assist the Working Group (WG) and local governments in the implementation of the action plan, the Regional Decrease Greenhouse Gas Emissions that the main objective, namely the reduction in greenhouse gas emissions by 26% and 41%, both in technical terms and in human resources capacity and institutions can be implemented by the relevant stakeholders.

To achieve these objectives, the Secretariat RAN - GRK should be equipped with sufficient resources, both in terms of human resources, technical and financial, and with a sufficient legal basis for effective implementation. The Secretariat will work under the guidance of National Development Planning Agency, led by Head of the Secretariat and in collaboration with various stakeholders and sectors of POKJA to achieve its objectives openly, effectively and efficiently.

Vision and Mission

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, sekretariat akan bertindak sebagai manajer untuk penyediaan layanan yang berkaitan dengan pelaksanaan RAN dan RAD GRK. Tugas-tugas Sekretariat terutama untuk membantu Kelompok Kerja (Teknis dan Pengarah) RAN/RAD GRK. Daftar awal dari tugas-tugas (tergantung pada perkembangan lebih lanjut dalam tingkat UNFCCC dan nasional di Indonesia, tugas-tugas ini bisa berubah) adalah sebagai berikut:

a. Penentuan BAU Baseline.

     Untuk logistik, sekretariat harus menyediakan:

  • Pengorganisasian lokakarya , diskusi kelompok terfokus, rapat peninjauan kembali dan kegiatan lainnya yang  serupa.
  • Membantu mengatur manajemen bank data yang terkait dengan data baseline dan informasi terkait.
  • Persiapan pelatihan

b. Skenario mitigasi

     Sekretariat akan mendukung PokJa yang terkait dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah dan aksi mitigasi.

c.  Koordinasi lintas sektoral

  • Tergantung pada permintaan, mendukung pengembangan kajian dan studi lintas sektor.
  • Menyediakan  layanan konsultasi dalam proses dan isu-isu lintas sektor.
  • Mendukung proses fasilitasi  antara pemangku kepentingan lintas sektor (misalnya, dalam kasus proses perubahan penggunaan lahan antara pertanian dan kehutanan, atau antarmuka antara pelaksanaan RAN/RAD GRK  dan Biennial Update Reports (BUR))
  • Mendukung forum koordinasi kebijakan perubahan iklim  (misalnya, pengorganisasian rapat, pengembangan materi substansi)

d.  Pengembangan dan implementasi RAD GRK

  • Memfasilitasi penyusunan RAD GRK di setiap provinsi sampai dikeluarkan menjadi Peraturan Gubernur.
  • Mendukung pengembangan kurikulum pelatihan bagi para pejabat pemerintah daerah (bekerja sama dengan pusat pelatihan BAPPENAS).
  • Mendukung upaya fasilitasi keterkaitan antara PokJa RAN GRK tingkat nasional dan PokJa RAD GRK di daerah (misalnya, penting untuk sektor-sektor dengan pembagian kewenangan bersama antara tingkat nasional dan lokal, seperti sektor kehutanan /REDD + atau dengan otoritas lokal lebih, seperti sektor limbah).

e. Kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya (swasta, LSM, CSO, PerguruanTinggi, masyarakat lokal, komunitas bisnis dll)

  • Swasta/Masyarakat Bisnis:
  1. Mendukung pengembangan konsep dan pendekatan untuk merangkul sektor swasta dalam pelaksanaan aksi-aksi mitigasi yang terdapat pada RAN/RAD GRK.
  2. Mengorganisikan pertemuan konsultatif dan lokakarya.
  3. Fasilitasi hubungan dengan sektor swasta, misalnya, pembentukan help desk untuk sektor swasta bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, misalnya, KADIN, kementerian/lembaga, Climate Trust Fund
  • Universitas:
  1. Mendukung ide pembentukan jaringan universitas sebagai dasar untuk peningkatan kapasitas dan transfer ilmu
  2. Dukungan untuk pengembangan dan implementasi NAMA, khususnya untuk mengembangkan kompatibilitas dengan standard dan persyaratan UNFCCC.
  3. Memberikan usulan rekomendasi dan rencana aksi kepada PokJa dalam mengembangkan RAN/RAD GRK agar sesuai dengan format pelaporan UNFCCC.

g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

    Mendukung PokJa RAN/RAD GRK untuk proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan (berdasarkan Peraturan Presiden No. 61/2011) dan peraturan lainnya tentang Pemantauan     dan Evaluasi yang akan dijadikan masukan untuk:

  • Menteri Koordinator Ekonomi untuk dilaporkan kepada Presiden tentang pelaksanaan RAN/RAD GRK 
  • Menteri Perencanaan/ Kepala Bappenas untuk melakukan evaluasi dan pembaharuan RAN/RAD GRK

Pelaksanaan tugas sekretariat akan dipandu oleh dokumen-dokumen perencanaan pembangunan umum dan kerangka kebijakan untuk mitigasi, khususnya pedoman pelaksanaan nasional/ sektoral dari GRK RAN dan pedoman pengembangan dan pelaksanaan RAD GRK di  tingkat provinsi.