Potensi Bencana Lingkungan dan Variabilitas Iklim dan Cuaca Dalam Perencanaan Pembangunan

POTENSI BENCANA LINGKUNGAN DAN VARIABILITAS IKLIM DAN CUACA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Jakarta - Pemahaman terhadap bencana akibat meteorologis dan ilmu kebumian harus ditingkatkan dan diperlukan informasi yang lengkap sehingga dapat meningkatkan pemahaman bagi perencana lingkup Kementerian PPN/ Bappenas dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2018. Demikian disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Bambang Brodjonegoro pada saat membuka acara Diskusi Pembangunan dengan tema Potensi Bencana Lingkungan dan Variabilitas Iklim dan Cuaca Dalam Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan pada Senin, 27 Februari 2017 di Ruang Widjojo Nitisastro, Kementerian PPN/Bappenas Jakarta.

Tujuan diselenggarakannya acara ini antara lain membahas potensi bencana lingkungan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di Indonesia serta sebagai masukan dalam penyusunan RKP 2018 sehingga perencanaan pembangunan di masa yang akan datang dapat bersifat holistik, integratif, tematik, dan spasial dalam mengantisipasi potensi bencana lingkungan yang dapat terjadi setiap saat. Selain itu, transformasi pengetahuan dari para pakar dalam proses penyusunan rencana pembangunan yang sedang berlangsung.

Saat melaporkan pelaksanaan acara, Deputi Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/ Bappenas, Gellwyn Jusuf berharap diskusi ini dapat meningkatkan wawasan perencana pembangunan dalam mencapai pembangunan yang terencana sinergis dan fokus dalam mencapai target.

Dalam acara tersebut hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng, menyatakan, curah hujan tahun 2018 cenderung kondisi normal  rata-rata sekitar 30 tahun sehingga diperlukan antisipasi kekeringan pada musim kemarau. 58,7 % wilayah Indonesia akan mengalami awal musim kemarau pada bulan April, Mei dan Juni. Sementara itu, Desember, Januari dan Februari merupakan puncak musim hujan.

Menurut Country Director ICRAF Indonesia, Sonya Dewi Santoso, Ph.D, ICRAF telah menyusun masterplan untuk green growth Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel dalam mengatasi adanya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan adanya Green Growth Planning (GGP) pengurangan kebakaran dapat mencapai 5,54%. GGP masih bisa meningkatkan Green Development Regional Planning (GDRP). Beberapa intervensi terhadap rekomendasi kebijakan untuk karhutla perlu dilakukan dalam rangka menekan tingginya resiko bencana kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung, Dr. Irwan Meilano, ST, M.Sc mengatakan, dalam konteks pengurangan resiko bencana gempa bumi, data monitoring menjadi penting, menjadi hazard research terhadap risk understanding dalam penyusunan mitigation measure. Keterlibatan perencana dalam riset kegempaan menjadi sebuah kebutuhan untuk pembangunan di masa mendatang. 

Kesimpulan dari diskusi ini yaitu perencana pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus memahami potensi bencana lingkungan baik yang berasal dari bencana hidrometerologi, kebakaran lahan dan hutan, maupun bencana kegempaan. Kebijakan,  serta implementasi kebijakan melalui pengalokasian anggaran dan sumber daya, serta proses pemantauan dan evaluasi perlu didukung oleh sains yang cukup kuat. (SekRAN-GRK)