JAWA TIMUR SELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI PEP BIDANG KEHUTANAN DI KAWASAN HUTAN

JAWA TIMUR SELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI PEP BIDANG KEHUTANAN DI KAWASAN HUTAN

Surabaya, Jatim – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan (PEP) Gas Rumah Kaca (GRK) bidang kehutanan pada tanggal 22 -23 Mei 2017 di Best Hotel Surabaya, Jawa Timur. Hadir dalam acara tersebut antara lain Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kehutanan kabupaten/kota, Perum Perhutani, Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Meru Betiri. Acara dibuka pada hari Senin malam, 22 Mei 2017 oleh Kepala Bidang Planologi Dishut Jatim mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim. Setelah mendengarkan arahan dari Kabid Planologi, Toat Tridjono, dilanjutkan dengan dua narasumber secara panel. Dua narasumber berasal dari Sekretariat RAN-GRK, Atjeng Kadaryana dan Direktorat Mitigasi Ditjen PPI (Pengendalian Perubahan Iklim), Eko Prasondita. Kepala Sekretariat RAN-GRK memaparkan Integrasi RAD-GRK ke dalam PEP RAD-GRK.

Tujuan PEP adalah untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target penurunan emisi dan penyerapan GRK dan menyiapkan bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan yang diperlukan dalam rangka kaji ulang pelaksanaan RAN/RAD-GRK. Atjeng menyatakan Rencana Tindak Lanjut Sekretariat RAN GRK antara lain  mengadakan pelatihan PEP Online untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daerah, integrasi sistem PEP Online dengan sistem monitoring evaluation K/L terkait, memasukkan mekanisme pelaporan online ke dalam Dokumen Kaji Ulang dan peluncuran PEP online.

Eko Prasondita dari Direktorat Mitigasi Ditjen PPI menyampaikan terkait target global Indonesia yang ingin dicapai dari hasil kesepakatan pada Paris Agreement untuk mencegah kenaikan suhu muka bumi hingga 2 (dua) derajat. Pencegahan kenaikan suhu hingga 2 derajat ini bertujuan menghindari terjadinya bencana. KLHK sedang mengembangkan Sistem Registri Nasional (SRN) untuk dilaporkan dalam forum United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Pada hari kedua, 23 Mei 2017 acara diisi oleh Kepala Balai PPI Wilayah Bali Nusa Tenggara, Anak Agung Gede Putra yang menjelaskan Kebijakan Nasional terkait Aksi Mitigasi dan Adaptasi. KLHK telah menerbitkan Permen LHK P.33/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Mengacu pada Permen tersebut saat ini sedang disusun kajian kerentanan dan resiko iklim yang digunakan dalam penyusunan pilihan aksi adaptasi Perubahan Iklim. Beliau menekankan agar melakukan pilihan aksi berdasarkan tingkat kerentanan dan kategori kunci agar dapat dicapai hasil yang efektif dan efisien.

Sementera itu, Liaison Lahan dan Kehutanan, Herdianti Indah Puspita memaparkan aksi mitigasi pada bidang Kehutanan terdapat dua kategori kegiatan aksi mitigasi yaitu aksi inti dan pendukung. Kegiatan inti adalah kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan emisi GRK seperti penanaman pohon, rehabilitasi hutan dan lahan, moratorium izin fungsi kawasan hutan. Sedangkan kegiatan pendukung adalah kegiatan prasyarat (enabling conditions) yang tidak berdampak langsung terhadap penurunan emisi GRK namun mendukung kegiatan inti, seperti pembangunan kebun bibit, sosialisasi kebakaran hutan, penelitian, peningkatan kapasitas dan sosialisasi masyarakat. Herdianti kembali menjelaskan tata cara penyusunan PEP RAD-GRK kepada POKJA RAD-GRK mengingat peserta berasal dari POKJA RAD-GRK dari Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jatim. Selanjutnya pelaporan PEP RAD-GRK Provinsi Jatim diharapkan akan lebih banyak melibatkan partisipasi POKJA RAD-GRK seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jatim. Selain itu, dijelaskan pula tahapan-tahapan input PEP RAD-GRK secara online, dan POKJA RAD-GRK diminta  segera menginput pelaporan PEP RAD-GRK. (SekRAN-GRK)