PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON MULAI DIPERSIAPKAN DI PROVINSI DI INDONESIA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON MULAI DIPERSIAPKAN DI PROVINSI DI INDONESIA

Makassar - BAPPENAS menyelenggarakan workshop peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah di kawasan timur Indonesia (seluruh provinsi di pulau Sulawesi, Maluku dan Papua) untuk mentransformasikan Rencan Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) menuju Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK-D).

Pembangunan Rendah Karbon merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan soial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi Sumber Daya Alam. Kegiatan Pembangunan Rendah Karbon diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhitungkan aspek daya dukung dan daya tampung Sumber Daya Alam dan kualitas lingkungan. Hasil temuan yang tertuang dalam laporan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon Indonesia pada menunjukkan bahwa dalam lingkup nasional, jalur pembangunan rendah karbon mampu menghasilkan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 6% pada tahun 2045, lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan saat ini, dan pada saat yang sama dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hampir 43% pada tahun 2030, melebihi target penurunan emisi Indonesia di dalam NDC.

Semangat untuk mendorong inisiatif Pembangunan Rendah Karbon tidak hanya pada tingkat pusat, namun juga sampai tingkat provinsi. Tercatat 4 (empat) provinsi telah menandatanganan Nota Kesepahaman PPRK dengan BAPPENAS. Untuk itu, BAPPENAS dengan didukung mitra pembangunan mempersiapkan pemerintah provinsi untuk mulai mengembangkan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PPRK-D) melalui workshop peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi untuk mentransformasikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) menuju PPRK-D, serta mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) daerah ke dalam RPJMD. Dalam workshop tersebut, diperkenalkan alat bantu yang dinamakan RED-CLUWE (Reducing Carbon Intensity of Land Use, Waste and Energy). Di samping itu, secara bersamaan dilakukan pengenalan metode System Dynamics dan Systems Thinking sebagai alat bantu pengambilan kebijakan dalam penyusunan KLHS secara terintegrasi.

“Kita harus mulai beranjak dari proses perencanaan yang parsial, menjadi terintegrasi. Integrasi PPRK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan telah dilakukan di tingkat pusat, sehingga RPJMN 2020-2024 diharapkan menjadi dokumen hijau pertama bagi Indonesia. Alat/ model yang digunakan untuk mendukung integrasi dan pengambilan kebijakan tersebut adalah melalui pendekatan Input/ Output yang dikembangkan dengan nama RED CLUWE dan metode system dynamics. Diharapkan Pemerintah Daerah, akademisi, dan CSO di tingkat daerah dapat mulai melakukan proses integrasi PPRK-D ke dalam dokumen perencanaan daerah melalui pendekatan berbasis ilmiah” jelas Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas.

“Untuk itu, BAPPENAS dengan dukungan mitra pembangunan berinisiatif untuk melakukan inklusi dan pendampingan perencanaan PRK dengan pemerintah provinsi melalui proses transformasi RAD-GRK menjadi PPRKD,” pungkas Medrilzam.

Catatan Editor: Laporan “Pembangunan Rendah Karbon: Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia” dapat dibaca di https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/pembangunan-rendah-karbon-pergeseranparadigma-menuju-ekonomi-hijau-di-indonesia/.

Makassar, 14 Oktober 2019

Umy Tri Utari | Sekretariat RAN-GRK, Kementerian PPN/ Bappenas | komunikasi@sekretariat-rangrk.org

Sakinah Ummu Haniy | WRI-Indonesia | sakinah.haniy@wri.org