Perempuan dan Kebijakan Perubahan Iklim

PEREMPUAN DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM

Jakarta – Kaum miskin kota sangat sensitif terhadap perubahan iklim karena mereka memiliki lebih sedikit sarana dalam menanggapi atau menghindari bencana iklim. Namun, keterlibatan masyarakat lokal, terutama kaum perempuan dalam mengembangkan gagasan dan inisiatif  membangun ketahanan ekonomi dan sosial untuk perubahan iklim sering diabaikan saat proses pengambilan keputusan di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, pertimbangan gender masih merupakan tantangan besar dalam aspek pengembangan kebijakan perkotaan, program dan proyek.

Sementara upaya memasukkan unsur keadilan gender dan sosial makin banyak dalam kebijakan iklim di tingkat internasional, nasional hingga daerah. Untuk itu perlu keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait perubahan iklim tersebut.

Aksi! bekerja sama dengan Solidaritas Perempuan memperkuat keterlibatan masyarakat lokal khususnya kaum miskin kota dalam keputusan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Kerjasama ini didukung oleh Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Konservasi Alam, Bangunan dan Keselamatan Nuklir (BMUB) dalam proyek Inisiatif Kebijakan Perubahan Iklim Perkotaan Berperspektif Gender atau Gender for Urban Climate Change Initiative/GUCCI pada tahun 2015 lalu. Proyek ini bertujuan menjajaki pilihan – pilihan untuk mengintegrasikan gender dan aspek sosial dalam kebijakan iklim di beberapa kota percontohan.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, Aksi! dan Solidaritas Perempuan didukung BMUB menyelenggarakan Lokakarya Perempuan dan Kebijakan Perubahan Iklim untuk Perkotaan pada 11 – 13 Desember 2016 di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat. Salah satu sesi diskusi diadakan pada hari Minggu, 11 Desember 2016, pukul 12.00 – 15.00 WIB. Hadir beberapa narasumber antara lain Kepala Sub Direktorat Iklim dan Cuaca Kementerian PPN/Bappenas, Syamsidar Thamrin, Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Peternakan (DKP3) Kota Makassar, Abdul Rahman Bando dan Peneliti Solidaritas Perempuan, Suci Fitriah dengan moderator Rio Ismail dari Lembaga Ecological Justice.

Syamsidar Thamrin memaparkan mengenai kebijakan perubahan iklim nasional untuk adaptasi dan mitigasi dengan fokus wilayah perkotaan. Kemudian Suci Fitriah, secara spesifik menjelaskan tentang pengarusutamaan gender dalam perubahan iklim serta kebijakan yang sudah mengintegrasikan perspektif gender dalam perubahan iklim. Sementara itu, Abdul Rahman Bando mempresentasikan soal kebijakan iklim di Kota Makassar untuk mitigasi dan adaptasi serta status pengarusutamaan gender dalam penanganan perubahan iklim.

Setelah presentasi, acara dilanjutkan dengan tanya jawab. Peserta diskusi antusias menyampaikan berbagai pertanyaan kepada narasumber terkait kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai perubahan iklim. Acara ditutup dengan foto bersama narasumber dan peserta diskusi. (SekRAN-GRK)